TINDO.ID | KONAWE – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., menunjukkan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe, Selasa (13/5/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Badan Gizi Nasional dalam rangka sosialisasi program MBG yang menjadi salah satu agenda strategis Komisi IX DPR RI. Kegiatan berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., M.M., Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, lurah, kepala desa, guru, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Ahmad Safei—mantan Bupati Kolaka dua periode—menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk memastikan pemerataan implementasi program MBG hingga ke pelosok tanah air, termasuk di Sulawesi Tenggara.
“Program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tapi investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia. Kita ingin generasi mendatang tumbuh sehat dan kuat,” ujar Safei.
Perwakilan Badan Gizi Nasional turut memaparkan secara teknis tentang sasaran program MBG yang meliputi anak usia dini (PAUD), ibu hamil, serta siswa kelas 1 sampai 3 SD. Pemaparan juga mencakup jenis makanan yang diberikan, jadwal penyaluran, hingga mekanisme pengawasan mutu.
Sorotan penting dalam kegiatan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyedia makanan demi menjamin higienitas dan kelayakan konsumsi.
“Kebersihan dan keamanan makanan adalah hal utama. Kita tidak boleh main-main dalam hal ini. Kualitas makanan harus sesuai standar gizi dan aman dikonsumsi anak-anak kita,” tegasnya.
Ia juga merujuk pada insiden yang sempat terjadi di Kabupaten Bombana, di mana sejumlah siswa SD dilaporkan mengalami gejala muntah setelah mengonsumsi makanan dalam program serupa.
Hal ini menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain, termasuk Konawe.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program MBG secara optimal.
Pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif melakukan pengawasan, sementara pemerintah pusat menjamin keberlanjutan program melalui dukungan kebijakan dan anggaran.
Laporan: Redaksi
