TINDO.id | KONAWE – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) di salah satu Hotel di Kota Kendari pada Sabtu (25/11/2023).
Rapimprov dihadiri oleh Plh Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra, Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, serta pengurus Kadin Sultra dan Kabupaten/Kota.
Yukki Nugrahawan menyambut baik pelaksanaan Rapimprov Kadin Sultra tahun ini, menganggapnya sebagai wahana kordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahunan Kadin. Tema utama “Peningkatan Peran Kadin dalam pengembangan UMKM dan Investasi Menuju Kebangkitan Ekonomi Sultra” diapresiasi karena sejalan dengan cita-cita Kadin dan kebijakan nasional.
“Kadin Sulawesi Tenggara bisa mengambil peran dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional. Kadin sebagai mitra strategis pemerintah juga harus senantiasa merawat hubungan baik dengan pemerintah setempat. Harus bersinergi dan ditingkatkan,” ungkap Yukki Nugrahawan.
Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, menjelaskan bahwa Rapimprov merupakan persiapan menuju Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Agenda melibatkan bedah buku “Peta Jalan Indonesia Emas 2045” dan menandatangani kerjasama dengan BNN terkait pencegahan narkoba. Pihaknya juga membahas Petunjuk Organisasi (PO) serta menggelar rapat pleno dan mendengarkan pandangan Kadin Kabupaten/Kota di Sultra.
“Melalui Rapimprov kali ini, kami mengajak seluruh komponen yang ada di Sulawesi Tenggara menyatukan hati untuk membangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara,” kata Anton Timbang.
Sekda Sultra, Asrun Lio, memberikan apresiasi terhadap Rapimprov sebagai langkah Kadin untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi. Ia berharap Kadin Sultra terus menjadi mitra Pemerintah dalam upaya membangun daerah, khususnya mengendalikan laju inflasi.
“Kerja sama seperti ini perlu dibangun. Kita harus bisa melihat pemetaan (ekonomi) di Sultra ini. Misalnya terkait inflasi, didaerah mana ada harga naik Kadin dan Pemerintah Provinsi bisa melakukan intervensi pasar untuk bisa mengendalikannya,” ungkap Asrun Lio.
Laporan Redaksi
