TINDO.ID | KONAWE – Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Kristian Tandabioh, SH., M.AP bersama Fakrudin, S.Hut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar di halaman Kantor Camat Tongauna, Senin (26/1/2026).
Forum strategis ini menggabungkan aspirasi dari tiga wilayah sekaligus, yakni Kecamatan Tongauna, Tongauna Utara, dan Abuki.
Dalam arahannya, Kristian menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan amanat undang-undang yang menjadi fondasi utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Politisi Partai Bulan Bintang itu menyayangkan adanya tren penurunan antusiasme dari pihak desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Musrenbang ini adalah perintah undang-undang. Di sinilah dasar lahirnya APBD. Memang ada desa yang mulai malas hadir karena merasa usulannya jarang terealisasi, namun saya tegaskan kehadiran itu wajib agar aspirasi tetap tercatat dalam sistem,” ujar Kristian.
Kristian juga melayangkan kritik keras terhadap minimnya kehadiran perwakilan OPD dalam forum tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran OPD menjadi penghambat sinkronisasi program, karena Bappeda tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi teknis di dinas lain.
”Supaya tidak ada dusta di antara kita, OPD harus hadir. Minimal utus kepala bidang atau staf teknis agar bisa mencatat langsung kebutuhan masyarakat. Jangan hanya mencatat di atas meja tanpa turun ke lapangan, akhirnya usulan desa dan program dinas sering tidak nyambung,” cetusnya.
Lebih lanjut, Kristian menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Konawe yang saat ini tergolong sehat dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) mencapai Rp60 miliar.
Dengan total APBD menyentuh angka Rp1,7 triliun, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani dan pemukiman.
”Dulu saat anggaran terbatas kita bisa membangun, sekarang SILPA surplus Rp60 miliar, seharusnya tidak ada alasan lagi usulan prioritas warga terabaikan. Ini soal komitmen dan keberpihakan,” tegasnya.
Ia juga meminta Bappeda untuk menyerahkan data rinci usulan desa kepada DPRD agar pihak legislatif dapat mengawal ketat saat tahapan asistensi anggaran. Kristian mengingatkan agar setiap program, terutama infrastruktur, melalui analisis kelayakan yang matang sejak awal.
”Jangan sampai ada proyek jalan yang dianggarkan tapi nominalnya tidak masuk akal karena tidak dihitung kebutuhannya dengan benar. Kami di DPRD siap mengawal usulan kepala desa dan lurah agar diprioritaskan, asalkan datanya sinkron dan objektif,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
